Menteri Sosial Saifullah Yusuf membuka kegiatan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Sekolah Rakyat bagi Bendahara dan Pelatihan Administrasi bagi Tata Usaha Tahun 2025 di Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) Kemensos, Jakarta, Rabu (3/9/2025). ANTARA/HO-Biro Humas Kemensos
Jakarta (ANTARA) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pengelolaan keuangan yang akuntabel merupakan bagian terpenting dalam menyukseskan Sekolah Rakyat sebagai program yang bertujuan mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Sosial saat membuka Pelatihan Pengelolaan Keuangan Sekolah Rakyat bagi Bendahara dan Pelatihan Administrasi bagi Tata Usaha Tahun 2025 di Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) Kemensos, Jakarta, Rabu.
"Setiap rupiah di Sekolah Rakyat adalah harapan. Harapan dari jutaan anak Indonesia yang ingin masa depannya lebih baik," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul.
Pelatihan yang diikuti 250 peserta terdiri atas bendahara dan tata usaha Sekolah Rakyat tahap pertama di seluruh Indonesia ini berlangsung 2- 6 September 2025.
Dalam kesempatan itu, Gus Ipul memaparkan tiga kunci utama program Sekolah Rakyat gagasan Presiden Prabowo, yaitu memuliakan "wong cilik", menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin.
"Banyak anak-anak dari keluarga kurang mampu yang putus harapan karena menganggap sekolah itu barang mewah, padahal mereka ingin sekali sekolah," ujarnya.
Baca juga: Mensos: Perundungan tidak boleh terjadi di Sekolah RakyatBaca juga: Asah kemampuan ekraf, pemerintah latih siswa Sekolah Rakyat
Oleh karena itu, ia menekankan bahwa para pengelola anggaran Sekolah Rakyat harus bekerja secara profesional, adaptif, serta memiliki tanggung jawab moral dan etika karena program ini bukanlah proyek biasa, melainkan "proyek masa depan bangsa".
Selain itu, ia juga mengingatkan agar Sekolah Rakyat bebas dari "tiga dosa pendidikan", yakni perundungan, kekerasan fisik maupun seksual, dan intoleransi. Ketiga hal itu tidak boleh terjadi.
"Kalau ada yang melihat tanda-tanda, segera laporkan. Ingat, administrasi yang kaku bisa membunuh semangat pelayanan, tapi pelayanan yang sembrono bisa menabrak hukum, maka temukanlah jalan yang profesional, cepat, dan tetap dalam koridor integritas," kata Gus Ipul menegaskan.
Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan akses pendidikan gratis berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin serta memutus mata rantai kemiskinan.
Program ini juga menjadi miniatur pengentasan kemiskinan terpadu lantaran memadukan beragam program prioritas, seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), jaminan kesehatan, Koperasi Desa Merah Putih, dan Program Tiga Juta Rumah.
Hingga saat ini sudah terdapat 100 Sekolah Rakyat yang beroperasi di berbagai daerah.
Kementerian Sosial sebagai pelaksana teknis menargetkan pada tahun ajaran 2025/2026 ini total akan ada sebanyak 165 Sekolah Rakyat jenjang SD, SMP dan SMA/sederajat yang beroperasi sehingga total kapasitas 15.895 siswa, didukung 2.407 guru dan 4.442 tenaga pendidik.
Baca juga: Kegiatan belajar Sekolah Rakyat Temanggung bakal dimulai Oktober 2025Baca juga: Kemensos: Sekolah Rakyat mulai berdampak positif bagi siswa & keluarga
Pewarta: M. Riezko Bima Elko PrasetyoEditor: Riza Mulyadi Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
